PADANG, SUMBAR.PKS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Hearing (Dengar Pendapat) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat, Aliansi Mahasiswa, dan Cipayung Padang pada Kamis (7/5/2026). Rapat tersebut membahas berbagai permasalahan krusial terkait tenaga kerja dan buruh yang terjadi di wilayah Sumatera Barat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Nurfirman Wansyah. Ia menegaskan bahwa DPRD menyambut baik kehadiran para perwakilan buruh dan mahasiswa sebagai bentuk demokrasi yang hidup di Sumatera Barat.
Dalam keterangannya, Nurfirman Wansyah menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting bagi DPRD untuk mendengar langsung keluhan dari akar rumput. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan menjadi dasar bagi legislatif untuk mengambil langkah selanjutnya.
"Kami melihat bahwa pertemuan ini adalah untuk bagaimana menerima aspirasi dan sekaligus ingin mencari solusi-solusi dari apa yang menjadi aspirasi Bapak/Ibu semua," ujar pria yang akrab disapa Anca ini.
Lebih lanjut, Nurfirman menegaskan bahwa Fraksi PKS melalui Komisi V berkomitmen untuk merumuskan langkah nyata guna membantu para buruh yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.
"Dari apa yang tadi sudah disampaikan, kita tentu akan bisa merumuskan dan sekaligus memberikan solusi dengan kehadiran Bapak/Ibu semuanya. Kami akan berupaya maksimal untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak dari Bapak/Ibu terhadap perusahaan yang tidak memenuhi harapan dan keinginan para pekerja," tegasnya di hadapan para peserta rapat.
Permasalahan tenaga kerja di Sumatera Barat memang menjadi perhatian serius bagi PKS. Nurfirman berharap melalui hearing ini, akan tercipta titik temu yang adil antara pekerja dan pemberi kerja, dengan pengawasan ketat dari pemerintah provinsi.
Rapat hearing ini berlangsung dengan tertib dan penuh dialogis. Pihak KSPSI dan aliansi mahasiswa mengapresiasi keterbukaan DPRD Sumbar, khususnya Fraksi PKS, dalam menerima dan merespons cepat isu-isu kerakyatan yang mendesak. (TI)
