Nevi Zuairina: Jurus Awal Menkeu Perkuat Fiskal Aktif Pemerintahan Prabowo, Perlu Dikawal agar Berdampak ke Sektor Riil

PKS Sumbar    Selasa, Januari 06, 2026    Aleg PKS , DPR RI , Nevi Zuairina    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai langkah-langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di awal tahun anggaran sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan kebijakan fiskal yang aktif, progresif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi nasional.

 

Terkait kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan, Politisi PKS ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

 

Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar terhadap industri nasional, mulai dari semen, baja, keramik, furnitur hingga sektor pembiayaan. 

 

“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi.

 

Namun demikian, Legislator asal Sumbar II ini mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati pengembang besar. 

 

"Kami di Komisi VI akan berupaya mendorong agar kebijakan ini diikat dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan TKDN, serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar benar-benar menggerakkan industri dan lapangan kerja," ujar Nevi.

 

Menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp75 triliun dari perbankan BUMN, Nevi menyatakan  memahami langkah tersebut sebagai upaya optimalisasi kas negara untuk menjaga belanja negara tetap ekspansif di awal pemerintahan. 

 

“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.

Meski demikian, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya kehati-hatian. Menurutnya, bank BUMN bukan hanya tempat parkir dana negara, melainkan instrumen penting pembangunan ekonomi.

"Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas, mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil," tambahnya.

Sementara itu, terkait rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara, Nevi menilai kebijakan tersebut perlu diseimbangkan antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri. Ia mendorong agar tarif dirancang adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan roadmap hilirisasi dan transformasi BUMN energi.

“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkas Nevi Zuairina. (TI)