SUMBAR.PKS.ID, PADANG — Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam menanggulangi bencana hidrometeorologi di Ranah Minang mendapat pengakuan nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, secara khusus memberikan apresiasi atas kinerja cepat, responsif, dan soliditas yang ditunjukkan Gubernur Mahyeldi bersama jajaran Forkopimda.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Pascabencana wilayah Sumatera yang digelar secara daring, Selasa (6/1/2026). Tito Karnavian menilai koordinasi yang dibangun Mahyeldi dengan TNI, Polri, serta Bupati/Wali Kota sangat efektif dalam meminimalkan dampak bencana.
Menanggapi arahan pusat terkait percepatan validasi data, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Pemprov Sumbar telah bergerak lebih awal. Ia memastikan bahwa data kerusakan rumah warga dilakukan secara mendalam (by name by address) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Kami telah memfinalisasi data bersama Bupati dan Wali Kota. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, seluruh perkembangan data dapat diakses secara transparan melalui laman dashboardbencana.sumbarprov.go.id," ungkap Mahyeldi dalam rapat tersebut.
Langkah digitalisasi data ini merupakan terobosan Pemprov Sumbar untuk memastikan keterbukaan informasi, sehingga masyarakat maupun pihak terkait dapat memantau langsung proses pemulihan pascabencana.
Berdasarkan data yang dihimpun tim di lapangan, total kerusakan rumah di Sumatera Barat mencakup rusak berat sejumlah 4.286 unit, rusak sedang sejumlah 2.954 unit, rusak ringan sejumlah 6.725 unit dan hanyut hingga 750 unit.
Terkait rencana relokasi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, politisi PKS tersebut menunjukkan ketegasannya dalam aspek keamanan dan legalitas. Ia menginstruksikan agar lahan relokasi harus memiliki bukti kepemilikan yang sah (clear) dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Keselamatan warga adalah prioritas. Lokasi relokasi wajib mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Selain itu, kami upayakan lokasi baru tidak jauh dari permukiman lama agar aktivitas sosial-ekonomi masyarakat tetap terjaga," tegas Gubernur yang akrab disapa Buya ini.
Guna memastikan objektivitas data, Mahyeldi melibatkan verifikator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta tim ahli dari Universitas Andalas (Unand). Proses verifikasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar pembangunan hunian baru bagi korban bencana dapat segera dimulai.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi oleh sejumlah kepala perangkat daerah terkait, termasuk Kepala Dinas Perkimtan, BPBD, Kesbangpol, dan Dinas BMCKTR Sumbar. (TI)
