Jakarta, sumbar.pks.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat penyaluran subsidi pangan bagi masyarakat kurang mampu. Ia memperingatkan agar tidak ada penyelewengan dalam distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan rakyat di tengah tekanan ekonomi saat ini.
Hal tersebut disampaikan Rahmat Saleh dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).
Legislator asal Sumatera Barat ini menjelaskan bahwa Komisi IV tengah melakukan monitoring intensif terhadap proses distribusi bantuan pangan yang dilakukan oleh Bulog. Fokus utamanya adalah memastikan bantuan mendarat tepat sasaran kepada warga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Hari ini kita di Komisi IV sedang mengawal pembagian subsidi beras dari Bulog kepada masyarakat Indonesia, terutama yang berada di DTSEN, data kurang mampu," ujar Rahmat.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga menyampaikan informasi penting terkait peningkatan jumlah dan jenis bantuan. Pemerintah tidak hanya menyalurkan beras, tetapi juga menambahkan komoditas minyak goreng.
Rahmat merinci, untuk periode Oktober dan November, bantuan akan diakumulasikan sehingga manfaat yang diterima masyarakat menjadi lebih besar.
"Selain beras 10 kg per bulan periode Oktober, juga dapat masing-masingnya 2 kg minyak goreng. Jadi diakumulasi dua bulan, pada periode ini akan dibagikan 20 kg beras beserta 4 liter minyak goreng untuk jatah Oktober–November," jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, Rahmat menekankan bahwa transparansi adalah harga mati. Ia berharap mekanisme distribusi berjalan lancar tanpa ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan.
"Tentu kita berharap jangan sampai ada pihak yang bermain," tegas Wasekjen DPP PKS tersebut.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penyaluran bantuan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan jangkauan yang lebih luas dibanding periode sebelumnya. Pengawalan ketat dari Fraksi PKS diharapkan dapat menjamin hak-hak masyarakat miskin terpenuhi secara utuh. (TI)
