Anggota F-PKS DPR RI Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA

Anggota F-PKS DPR RI Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA

PKS Sumbar    Selasa, April 28, 2026    Comment   

SEMARANG, SUMBAR.PKS.ID — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang,  namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini  menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina.

PKS Sumbar Tinjau Langsung Lokasi Banjir Bandang Malalak, Salurkan Bantuan dan Koordinasi Penanganan

PKS Sumbar Tinjau Langsung Lokasi Banjir Bandang Malalak, Salurkan Bantuan dan Koordinasi Penanganan

PKS Sumbar    Senin, Desember 08, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, AGAM – Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) bergerak cepat meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang yang melanda Jorong Toboh, Malalak, Kabupaten Agam pada Ahad (7/12/2025). Kunjungan ini sekaligus menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Rombongan DPTW PKS Sumbar, yang terdiri dari berbagai jajaran penting, langsung menuju Posko Penanganan Bencana PKS di lokasi. Mereka yang hadir antara lain, Ketua Dewan Syariah PKS Sumbar sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, Ketua DPW PKS Sumbar, Ulyadi, Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai (BKAP), Zuladli, Wasekum DPW PKS Sumbar, Ismet, Ketua Bidang Kepanduan dan Bela Negara(BKBN), Mayafedri, dan Ketua Bidang Komunikasi dan Digital (Komdigi), Hadian Taufiq.

 

Penanganan bencana di Malalak ini tidak hanya menjadi fokus PKS Sumbar, melainkan juga mendapat dukungan dan bantuan dari DPW PKS Riau dan Jambi, menunjukkan solidaritas regional dalam menghadapi musibah.

 

Di lokasi, tim PKS menyaksikan langsung kondisi yang memprihatinkan, di mana rumah-rumah dan kendaraan tertutup lumpur tebal. Kekhawatiran masih menyelimuti warga, terutama saat hujan kembali turun. Kebutuhan mendesak yang disuarakan warga adalah air bersih.

Dalam kunjungan ini, DPW PKS Sumbar bersama Fraksi PKS DPRD Sumbar menyalurkan paket sembako. Bantuan tersebut diserahkan melalui Kecamatan Malalak dan diterima langsung oleh Camat Ulya Satar.

Camat Malalak menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada PKS Sumbar dan Fraksi PKS DPRD Sumbar atas bantuan yang diberikan. Beliau memastikan bantuan tersebut akan segera didistribusikan kepada masyarakat yang paling terdampak.

 

Ketua DPW PKS Sumbar, Ulyadi, menyampaikan harapannya agar bencana banjir ini dapat segera ditangani secara total. Ia berharap kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, dapat terpenuhi, terutama bagi warga yang kehilangan rumah agar segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Harapan kami, banjir ini bisa selesai total dan masyarakat yang terdampak bisa terpenuhi kebutuhannya. Terutama bagi warga yang kehilangan rumahnya bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak segera. Serta perekonomian warga bisa kembali normal," ujar Ulyadi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbar, Irsyad Syafar juga menyampaikan hal yang senada. Bencana yang terjadi di Sumbar harus ditangani dengan serius oleh Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat. Agar masyarakat bisa kembali menjalankan kehidupan seperti biasanya.

Kunjungan ini menegaskan komitmen PKS untuk hadir dan memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang tertimpa musibah. (TI)

Darurat Tiga Provinsi! Rahmat Saleh Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional: Sumbar Paling Kritis!

Darurat Tiga Provinsi! Rahmat Saleh Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional: Sumbar Paling Kritis!

PKS Sumbar    Sabtu, November 29, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, PADANG – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional menyusul rentetan bencana hidrometeorologi ekstrem yang melanda tiga provinsi: Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Rahmat menilai, situasi yang terjadi beberapa hari terakhir telah melampaui batas bencana biasa dan membutuhkan penanganan yang jauh lebih terpadu, cepat, dan dengan mobilisasi sumber daya yang masif.

Banjir bandang, tanah longsor, hingga galodo yang menerjang secara simultan di tiga provinsi menunjukkan skala darurat yang luas. Namun, Rahmat menyoroti bahwa Sumatera Barat (Sumbar) berada dalam kondisi paling kritis karena hampir seluruh daerahnya terdampak.

“Kita melihat banyak daerah terdampak secara bersamaan. Intensitas hujan ekstrem dan kondisi geografis wilayah membuat dampaknya sangat besar. Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujar Rahmat di Padang, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, topografi Sumbar yang didominasi perbukitan dan lembah membuat penanganan bencana di lapangan menjadi sangat menantang. Banjir merendam permukiman, longsor memutus akses jalan utama, dan luapan sungai menyebabkan kerusakan parah.

Menghadapi medan sulit dan bertambahnya jumlah pengungsi, Rahmat menegaskan bahwa penetapan status Bencana Nasional adalah langkah strategis yang harus diambil.

“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya,” tegas Wasekjen DPP PKS tersebut.

Penetapan status ini akan mempercepat koordinasi antarlembaga (pusat dan daerah) serta memudahkan mobilisasi bantuan, mulai dari logistik, personel penyelamat, hingga alat berat yang sangat dibutuhkan untuk membuka akses dan evakuasi.

Kebutuhan dasar para korban, seperti ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, makanan, dan tempat penampungan sementara, terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengungsi. Penetapan status nasional akan memastikan sumber daya ini terpenuhi secara cepat dan merata.

Rahmat Saleh mengaku telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait di pusat dan berharap Pemerintah Pusat dapat segera mempertimbangkan langkah strategis ini demi mempercepat penanganan dan meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat. (TI)

Duka Bersama Sumatera, Anggota DPR RI Nevi Zuairina Sampaikan Kepedulian dan Doa untuk Korban Banjir Bandang

Duka Bersama Sumatera, Anggota DPR RI Nevi Zuairina Sampaikan Kepedulian dan Doa untuk Korban Banjir Bandang

PKS Sumbar    Jumat, November 28, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, PADANG —  Ketua Pimpinan Wilayah ALPPIND Sumatera Barat sekaligus Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan rasa duka yang mendalam dan keprihatinan atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera termasuk di Sumatera Barat. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Atas nama pribadi, keluarga besar ALPPIND, dan Fraksi PKS, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga yang kehilangan orang tercinta. Semoga para korban memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujar  Nevi Zuairina.

Ia juga mendoakan para warga yang hingga saat ini masih terdampak agar diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Menurutnya, masyarakat Sumatera Barat memiliki ketangguhan yang telah teruji dalam menghadapi berbagai bencana alam. Namun dalam situasi seperti ini, dukungan nyata dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun berbagai komponen masyarakat sangat dibutuhkan.

Sebagai bagian dari Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan berbagai kementerian termasuk BUMN, Nevi Zuairina menekankan pentingnya langkah cepat dan koordinatif dalam pemulihan ekonomi warga. Ia mendorong BUMN terkait untuk segera mengoptimalkan bantuan logistik, pelayanan darurat, serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar dan stabil di daerah bencana.

“Pemulihan ekonomi pascabencana harus menjadi fokus bersama. Akses kebutuhan dasar, suplai bahan pokok, dan pendampingan untuk pelaku UMKM di daerah terdampak perlu segera diaktifkan kembali agar masyarakat tidak mengalami kesulitan berlarut-larut,” tegasnya.

Sebagai Ketua PW ALPPIND Sumbar, Nevi juga mendorong seluruh jaringan perempuan ALPPIND di kabupaten/kota untuk terjun membantu masyarakat, terutama perempuan, anak, dan lansia yang merupakan kelompok paling rentan dalam situasi krisis. Ia menegaskan pentingnya solidaritas, gotong royong, serta gerakan kemanusiaan yang terkoordinasi.

“Kami akan terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan seluruh elemen ALPPIND bergerak cepat membantu warga. Semoga Allah SWT melindungi seluruh masyarakat Sumatera Barat dari bencana susulan dan memberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” tutup Hj. Nevi Zuairina. (PR)

Irsyad Syafar: Masyarakat Sumbar Bangga, Selamat Buya Gusrizal Gazahar Dipercaya Pimpin Bidang Fatwa MUI Pusat

Irsyad Syafar: Masyarakat Sumbar Bangga, Selamat Buya Gusrizal Gazahar Dipercaya Pimpin Bidang Fatwa MUI Pusat

PKS Sumbar    Senin, November 24, 2025    Comment   

 

SUMBAR.PKS.ID, PADANG – Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat, Irsyad Syafar, menyampaikan tahniah dan apresiasi setinggi-tingginya atas terpilihnya Gusrizal Gazahar ke dalam jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat masa khidmat 2025-2030.

Dalam hasil Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang digelar pada Sabtu (22/11/2025), Buya Gusrizal Gazahar resmi ditetapkan sebagai Ketua Bidang Fatwa Metodologi.

Merespons kabar gembira tersebut, Irsyad Syafar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Sumatera Barat mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya.

"Pertama, ucapan selamat dan doa untuk Beliau atas amanah baru di MUI Pusat sebagai Ketua Bidang Fatwa Metodologi. Semoga Allah berikan kekuatan dan keteguhan dalam mengemban amanah," ujar Irsyad Syafar di Padang.

Irsyad menilai, masuknya Buya Gusrizal dalam jajaran inti MUI Pusat bukan sekadar rotasi kepemimpinan biasa, melainkan sebuah pengakuan nasional terhadap kualitas ulama dari Ranah Minang.

"Kedua, amanah ini menunjukkan bahwa Beliau memiliki kapasitas yang diakui oleh para Ulama di Indonesia untuk memimpin bidang tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Irsyad menekankan bahwa posisi strategis ini merupakan kehormatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

"Ketiga, kita masyarakat Sumbar merasa bangga dan berbahagia, karena salah satu putra terbaiknya mendapat kesempatan untuk berkiprah dan berkontribusi dalam level nasional demi kebaikan umat dan bangsa," pungkas Irsyad.

Nama Buya Gusrizal Gazahar memang tidak asing lagi bagi umat Islam di Sumatera Barat. Rekam jejak pendidikan Buya Gusrizal mencerminkan ketekunan yang luar biasa. Alumnus MANPK Koto Baru Padang Panjang ini melanjutkan studi ke pusat ilmu Islam dunia, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dengan beasiswa ICMI di Fakultas Syariah wa al-Qanun. Sekembalinya ke tanah air, ia menuntaskan gelar doktor dari UIN Imam Bonjol Padang.

Dikenal memiliki kedalaman ilmu Ushul Fiqih, Buya Gusrizal dihormati karena keberaniannya menyuarakan kebenaran (izzul islam wal muslimin). Kepercayaan umat kepadanya terbukti saat ia diamanahkan memimpin MUI Sumatera Barat selama dua periode berturut-turut (2015–2025).

Kini, di tingkat nasional, Buya Gusrizal akan berkhidmat bersama jajaran pimpinan lainnya hasil Munas XI, di mana KH Anwar Iskandar kembali dipercaya sebagai Ketua Umum, didampingi oleh Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma'ruf Amin, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Kehadiran Buya Gusrizal di Bidang Fatwa Metodologi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan fatwa-fatwa yang menjadi panduan umat di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. (TI)

Nevi Zuairina Soroti Kinerja PLN, Desak Efisiensi dan Percepatan Transisi Energi dalam RDP Komisi VI

Nevi Zuairina Soroti Kinerja PLN, Desak Efisiensi dan Percepatan Transisi Energi dalam RDP Komisi VI

PKS Sumbar    Sabtu, November 22, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya efisiensi dan pemerataan layanan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), yang membahas Evaluasi Kinerja Semester I 2025, Aksi Korporasi 2026, serta Roadmap Ketahanan Energi Nasional.

Politisi PKS ini mengapresiasi capaian PLN yang mencatat penjualan listrik 155,62 TWh atau tumbuh 4,36% YoY, serta laba usaha Rp 30,56 triliun pada Semester I 2025. 

Namun, Nevi mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus dijaga agar berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. 

“PLN harus memastikan pertumbuhan konsumsi listrik tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu, tetapi diperluas melalui elektrifikasi industri, kawasan ekonomi, dan layanan bernilai tambah,” ujarnya.

Nevi juga menyoroti tingginya surplus kapasitas di Jawa–Bali yang mencapai ±40%, yang menekan efisiensi dispatch dan meningkatkan pembayaran kapasitas ke IPP. 

“Oversupply yang terlalu tinggi hanya akan membebani keuangan PLN. Diperlukan strategi mitigasi, renegosiasi kontrak, dan peningkatan akurasi perencanaan permintaan,” tegasnya.

Selain itu, Legislator asal Sumbar II ini menyoroti ketimpangan kualitas layanan, terutama terkait SAIDI-SAIFI di wilayah timur Indonesia. Meski angka nasional membaik, pemerataan belum tercapai. 

“PLN harus memastikan keandalan dirasakan adil oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” kata Nevi.

Terkait layanan pelanggan, Nevi menilai inovasi PLN belum sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan AI. 

“Kami ingin melihat lompatan inovasi yang benar-benar meningkatkan kenyamanan pelanggan, bukan sekadar perbaikan kecil,” ujarnya.

Pada aspek aksi korporasi 2026, Nevi meminta penjelasan tegas mengenai progres PLTN, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta percepatan penambahan Energi Baru Terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam RUPTL 2025–2034 yang menargetkan 76% penambahan kapasitas berasal dari EBT.

“Transisi energi bukan sekadar jargon. Ini harus berjalan dengan roadmap yang jelas, pendanaan yang kuat, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat,” tutup Nevi Zuairina. (PR)

Libatkan BPBD, Gustami Hidayat Perkuat Kapasitas Relawan Padang Lewat Pelatihan Water Rescue

Libatkan BPBD, Gustami Hidayat Perkuat Kapasitas Relawan Padang Lewat Pelatihan Water Rescue

PKS Sumbar    Jumat, November 14, 2025    Comment   

 

 

Padang, sumbar.pks.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gustami Hidayat, menunjukkan komitmennya dalam penguatan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi bencana. Melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan, Gustami Hidayat menginisiasi kegiatan "Penguatan Kapasitas Relawan Daerah Kota Padang untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana" yang fokus pada pelatihan penyelamatan di air (water rescue).

Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ini berlangsung selama dua hari penuh, yaitu pada 13-14 November 2025.

Pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali para relawan di Kota Padang dengan kemampuan teknis dan manajerial dalam menghadapi bencana banjir, yang merupakan salah satu potensi ancaman terbesar di wilayah tersebut.

 

"Kita harus bersiap siaga untuk menghadapi segala potensi bencana khususnya bencana banjir," tegas Gustami Hidayat, yang juga menjabat sebagai Sekretaris MPW PKS Sumbar, saat menyampaikan arahannya di lokasi kegiatan.

Gustami menyampaikan tujuan utama dari pelatihan water rescue ini adalah memastikan setiap peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bahaya di lingkungan air seperti arus, gelombang, suhu dingin, dan objek tersembunyi.

Selanjutnya, peserta bisa memahami dan menguasai langkah-langkah dalam Standard Operating Procedure (SOP) penyelamatan air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evakuasi.

Ia menambahkan, peserta juga mampu mengidentifikasi, memahami fungsi, serta mengoperasikan seluruh peralatan penyelamatan (misalnya, pelampung, tali lempar, rescue can, dan perahu).

 

Dukungan penuh terhadap inisiasi ini terlihat dari kehadiran sejumlah pimpinan dan pejabat BPBD Provinsi Sumbar. Turut hadir mendampingi Gustami Hidayat adalah Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar, Era Sukma Munaf, serta para pimpinan di bidang terkait seperti Kabid Pencegahan dan Kesiapsagaan BPBD Sumbar, Beni Yansukral, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Fajar.

Kehadiran para pejabat BPBD ini semakin menguatkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam upaya bersama meningkatkan kapasitas mitigasi dan respons bencana di Sumatera Barat.

"Penggunaan dana Pokok Pikiran anggota Dewan untuk kegiatan pelatihan ini adalah wujud nyata komitmen Fraksi PKS dalam mendukung program-program kerakyatan yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Gustami Hidayat. (TI)