Fraksi PKS Setujui Ranperda Jasa Konstruksi, Tekankan Perlindungan Pengusaha Lokal dan KSO yang Nyata

Fraksi PKS Setujui Ranperda Jasa Konstruksi, Tekankan Perlindungan Pengusaha Lokal dan KSO yang Nyata

PKS Sumbar    Jumat, September 11, 2026    Comment   

 

PADANG, SUMBAR.PKS.ID, Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jasa Konstruksi. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar pada Selasa (8/9/2026). Fraksi PKS memandang sektor konstruksi sangat strategis untuk menggerakkan perputaran ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja.

Juru Bicara Fraksi PKS, Syofian Hendri, menyampaikan persetujuan tersebut sekaligus memberikan catatan penting terkait Kerja Sama Operasi (KSO). Fraksi PKS meminta agar KSO antara perusahaan luar daerah dengan penyedia jasa lokal tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas.

"Harus ada pengawasan terhadap substansi kerja sama tersebut. Jangan sampai perusahaan lokal hanya dipinjam namanya, sementara pekerjaan dan manfaat ekonominya tetap sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan luar daerah," tegas Syofian.

Fraksi PKS mendorong adanya Peraturan Gubernur yang mengatur detail pembagian kerja, transfer teknologi, dan perlindungan pembayaran bagi mitra KSO daerah. Syofian juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak subpenyedia jasa (UMKM konstruksi) lokal agar tidak menanggung risiko pekerjaan tanpa kepastian pembayaran.

Selain itu, Fraksi PKS menilai afirmasi terhadap pengusaha lokal harus tetap berada dalam koridor persaingan usaha yang sehat. Kebijakan afirmatif diperlukan agar pelaku usaha konstruksi di Sumatera Barat memiliki kesempatan dan perlindungan untuk terus meningkatkan kapasitasnya.

"Kita tidak boleh membangun tembok bagi pelaku usaha dari luar Sumatera Barat, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan pelaku usaha Sumatera Barat berdiri tanpa perlindungan dan kesempatan," ujar Syofian mengakhiri pandangannya.

Libatkan BPBD, Gustami Hidayat Perkuat Kapasitas Relawan Padang Lewat Pelatihan Water Rescue

Libatkan BPBD, Gustami Hidayat Perkuat Kapasitas Relawan Padang Lewat Pelatihan Water Rescue

PKS Sumbar    Jumat, November 14, 2025    Comment   

 

 

Padang, sumbar.pks.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gustami Hidayat, menunjukkan komitmennya dalam penguatan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi bencana. Melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan, Gustami Hidayat menginisiasi kegiatan "Penguatan Kapasitas Relawan Daerah Kota Padang untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana" yang fokus pada pelatihan penyelamatan di air (water rescue).

Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ini berlangsung selama dua hari penuh, yaitu pada 13-14 November 2025.

Pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali para relawan di Kota Padang dengan kemampuan teknis dan manajerial dalam menghadapi bencana banjir, yang merupakan salah satu potensi ancaman terbesar di wilayah tersebut.

 

"Kita harus bersiap siaga untuk menghadapi segala potensi bencana khususnya bencana banjir," tegas Gustami Hidayat, yang juga menjabat sebagai Sekretaris MPW PKS Sumbar, saat menyampaikan arahannya di lokasi kegiatan.

Gustami menyampaikan tujuan utama dari pelatihan water rescue ini adalah memastikan setiap peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bahaya di lingkungan air seperti arus, gelombang, suhu dingin, dan objek tersembunyi.

Selanjutnya, peserta bisa memahami dan menguasai langkah-langkah dalam Standard Operating Procedure (SOP) penyelamatan air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evakuasi.

Ia menambahkan, peserta juga mampu mengidentifikasi, memahami fungsi, serta mengoperasikan seluruh peralatan penyelamatan (misalnya, pelampung, tali lempar, rescue can, dan perahu).

 

Dukungan penuh terhadap inisiasi ini terlihat dari kehadiran sejumlah pimpinan dan pejabat BPBD Provinsi Sumbar. Turut hadir mendampingi Gustami Hidayat adalah Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar, Era Sukma Munaf, serta para pimpinan di bidang terkait seperti Kabid Pencegahan dan Kesiapsagaan BPBD Sumbar, Beni Yansukral, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Fajar.

Kehadiran para pejabat BPBD ini semakin menguatkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam upaya bersama meningkatkan kapasitas mitigasi dan respons bencana di Sumatera Barat.

"Penggunaan dana Pokok Pikiran anggota Dewan untuk kegiatan pelatihan ini adalah wujud nyata komitmen Fraksi PKS dalam mendukung program-program kerakyatan yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Gustami Hidayat. (TI)

Lima Ratus Paket Sembako Disalurkan untuk Korban Kebakaran Pasar Payakumbuh Melalui Aspirasi Nevi Zuairina

Lima Ratus Paket Sembako Disalurkan untuk Korban Kebakaran Pasar Payakumbuh Melalui Aspirasi Nevi Zuairina

PKS Sumbar    Rabu, Oktober 29, 2025    Comment   

 

Payakumbuh, sumbar.pks.id - Sebanyak 500 paket bantuan sembako telah diserahkan kepada para pedagang yang terdampak bencana kebakaran di pusat pertokoan Pasar Payakumbuh. Penyaluran bantuan ini dilakukan pada Senin (27/10/2025) melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

Bantuan ini merupakan aspirasi dari anggota DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, yang disalurkan melalui Relawan Indonesia (Relindo). Paket sembako tersebut berasal dari sumbangan anggota DPR RI Komisi XII dan salah satu mitra kerjanya, yaitu Pertamina.

Pemberian bantuan ini adalah wujud kepedulian terhadap ratusan pedagang yang kehilangan harta benda akibat musibah kebakaran. Diharapkan, beragam bantuan yang diberikan dapat membantu para pedagang untuk bangkit dari musibah yang terjadi.

Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh Ketua Relindo Sumbar, Flibert, bersama Sekretaris Defri Aldi Mustaqim, kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Payakumbuh, M. Faizal. Turut hadir mewakili Nevi Zuairina adalah Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh, Mustafa, dan anggota DPRD Kota Payakumbuh, Jen Zuldi Rozalim.

Mustafa menjelaskan bahwa ini adalah bantuan kedua dari Nevi Zuairina. Sebelumnya, beliau telah memberikan bantuan pribadi senilai Rp 25 juta serta paket sembako bersama mitra lainnya, Bank BNI. Bantuan kali ini secara khusus berasal dari Pertamina yang juga merupakan mitra Komisi XII.

“Kami sangat peduli kepada para pedagang yang terdampak, apalagi bencana kebakaran ini telah menghanguskan barang dagangan Bapak/Ibu,” ujar Mustafa.

Mustafa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Relindo dan Nevi Zuairina yang telah berperan aktif meringankan beban para pedagang pasar Payakumbuh yang tertimpa musibah pada akhir Agustus lalu.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban bagi keluarga yang terdampak kebakaran, meskipun jumlahnya tidak besar, setidaknya bisa sedikit mengobati luka kita,” tutupnya. (PYK)

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Gagas Sumbar Expo 2025: Perlunya Akselerasi Ekspor dan Kebangkitan Produk Unggulan Daerah

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Gagas Sumbar Expo 2025: Perlunya Akselerasi Ekspor dan Kebangkitan Produk Unggulan Daerah

PKS Sumbar    Selasa, Oktober 28, 2025    Comment   

 

Padang, sumbar.pks.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menggagas penyelenggaraan Sumbar Expo 2025. Ajang ini ditekankan sebagai langkah strategis dan wujud komitmen untuk memperkuat sektor ekspor daerah serta mendorong produk-produk unggulan lokal agar mampu menembus pasar global.

 

Gagasan ini muncul dari kesadaran akan potensi besar produk-produk Minangkabau yang perlu didorong dengan strategi yang lebih agresif dan terstruktur.

Muhidi menyatakan bahwa pameran besar seperti Sumbar Expo 2025 akan menjadi jembatan penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku usaha di Sumbar.

"Sumbar Expo 2025 bukan sekadar pameran, tetapi panggung untuk mempertemukan produk-produk terbaik kita dengan calon pembeli dan investor dari dalam maupun luar negeri. Ini adalah fast track atau gerak cepat kita menuju peningkatan ekspor yang signifikan," ujar Muhidi di Padang, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, penguatan sektor ekspor adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain mengenalkan produk unggulan, acara ini juga akan memfasilitasi diskusi bisnis, pelatihan, dan pendampingan ekspor.

Anggota legislatif dari PKS ini juga menegaskan bahwa inisiasi Sumbar Expo 2025 merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap visi Indonesia Emas 2045.

"Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, daerah harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Ini membutuhkan dorongan kuat dan penciptaan iklim usaha yang kondusif agar para pengusaha lokal dapat berkembang optimal," tegas mantan ketua DPD PKS Kota Padang tersebut.

Muhidi menekankan bahwa kesuksesan agenda sebesar ini sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pro-ekspor dan memberikan dukungan anggaran. Perlu juga inovasi, peningkatan kualitas, dan standar produk agar sesuai permintaan pasar global yang dilakukan UMKM. Serta perlunya dukungan dari legislatif berupa dukungan regulasi melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemberdayaan usaha dan fasilitasi ekspor.

"Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah, dan dunia usaha, kami yakin Sumatera Barat akan menjadi provinsi yang tangguh, berdaya saing global, dan menjadikan produk-produk lokal sebagai kebanggaan nasional," tutup Muhidi. (TI)

Anggota DPRD Sumbar Muhamad Yasin Gelar Sosialisasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Anggota DPRD Sumbar Muhamad Yasin Gelar Sosialisasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PKS Sumbar    Selasa, Oktober 28, 2025    Comment   

Pariaman, sumbar.pks. id - Bertempat di Aula Rumah Makan Joyo Makmur Kota Pariaman, Sabtu (25/10/25) anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Yasin  mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kegiatan yang di laksanakan dua sesi ini mengundang tokoh masyarakat, kelompok tani dan Gapoktan bertujuan untuk menginformasiakan kepada masyarakat  Kota Pariaman dan Padang Pariaman tentang Perda Provinsi Sumatera Barat No 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam sambutannya Muhamad Yasin menyampaikan dengan ditetapkannya Perda ini Sumatera Barat ingin ketahanan pangan salalu berkesimbungan di Sumbar. 

 

"Kita tidak ingin di daerah kita nantinya tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannyo sendiri dalam arti kata kita tidak swasembada pangan lagi. Untuk itulah Perda ini dibuat dengan tetap terjaganya jumlah lahan pertanian pangan itu. Insha Allah swasembada pangan Sumatera Barat bisa dilestariakan," ujar Ketua DPD PKS Kota Pariaman tersebut.

Dalam kesempatan yang baik itu, juga hadir sebagai narasumber kepala Balai Alsintan, Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat, Syoprinaldi Nasridal Putra. Dalam kesempatan pria yang familiar dengan panggilan Cop penjelaskan secara rinci tentang Perda No 4 tahun 2020. (WN)

Nevi Zuairina Dukung Evaluasi Izin AMDK: Perkuat Perlindungan Konsumen dan Lingkungan

Nevi Zuairina Dukung Evaluasi Izin AMDK: Perkuat Perlindungan Konsumen dan Lingkungan

PKS Sumbar    Senin, Oktober 27, 2025    Comment   

Jakarta, sumbar.pks.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan mengevaluasi izin penggunaan air tanah oleh produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Subang, Jawa Barat.

Dukungan ini disampaikan Nevi menanggapi hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di lokasi perusahaan tersebut. Dalam sidak itu ditemukan bahwa pasokan air tidak berasal dari mata air pegunungan sebagaimana diklaim, melainkan dari sumur bor dalam dengan kedalaman 100–130 meter menggunakan pipa bertekanan tinggi.

“Kami di DPR mengapresiasi dan akan mengawal evaluasi izin pengambilan air tanah ini. Regulasi harus menjadi instrumen kuat untuk melindungi sumber daya air sekaligus memastikan konsumen mendapatkan informasi dan produk yang benar,” tegas Nevi di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Politisi PKS ini menyoroti bahwa pengawasan lapangan dan transparansi merupakan faktor kunci. Tanpa dukungan sistem pengawasan yang efektif, keterlibatan publik, dan data yang akurat, kata dia, perlindungan lingkungan dan konsumen masih berpotensi terabaikan.

“Evaluasi izin saja tidak cukup. Pemerintah perlu menyiapkan pemantauan real-time, publikasi berkala hasil monitoring, serta mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Jika pengawasan lemah atau sanksi tidak konsisten, legalitas izin tidak menjamin praktik yang berkelanjutan,” jelasnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan bahwa pengelolaan air tanah harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketersediaan data hidrogeologi yang lengkap, monitoring berkelanjutan, serta skema pemulihan lingkungan yang berjalan menjadi prasyarat penting dalam evaluasi perizinan.

Selain itu, Nevi mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat sekitar yang menggunakan sumber air yang sama. Ketika industri mengambil air tanah secara berlebihan dari akuifer yang juga menjadi kebutuhan warga, maka potensi penurunan permukaan air dan gangguan pasokan air domestik dapat terjadi.

“Saya melalui Fraksi PKS akan terus memperhatikan dan memperjuangkan hak masyarakat atas akses air yang cukup dan layak. Jangan sampai terjadi asimetri informasi, di mana perusahaan memegang kendali penuh atas data sementara masyarakat tidak tahu kondisi sebenarnya,” tutup Nevi Zuairina. (HW)

Dukung Penuh Gerakan Warga, Ketua DPRD Padang Muharlion Puji Aksi Bersih Sungai Batang Maransi

Dukung Penuh Gerakan Warga, Ketua DPRD Padang Muharlion Puji Aksi Bersih Sungai Batang Maransi

PKS Sumbar    Senin, Oktober 27, 2025    Comment   

 

PADANG, sumbar.pks.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Muharlion, hadir dan memberikan apresiasi tinggi pada kegiatan Aksi Bersih Sungai Batang Maransi Aia Kalabu yang dilaksanakan pada Minggu (26/10/2025). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kegiatan gotong royong tersebut sebagai bentuk nyata pembangunan partisipatif yang perlu terus digalakkan.

Aksi bersih-bersih yang digagas oleh Forum Sigap Bencana (FSB) Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, ini dipusatkan di aliran Sungai Batang Maransi di kawasan Maransi Indah RW 12. Kegiatan ini juga melibatkan kerjasama erat dengan pemerintah dan elemen masyarakat setempat.

Muharlion menekankan pentingnya inisiatif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap gerakan semacam ini adalah suatu keharusan.

"Inisiatif seperti aksi bersih sungai ini harus didukung penuh, karena jelas menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan kita," ujar ketua MPD PKS Padang tersebut.

Lebih lanjut, ia menyoroti aspek mitigasi bencana dari kegiatan ini. Menurutnya, pembersihan sungai merupakan langkah antisipasi yang vital untuk mencegah dan meminimalisir risiko banjir yang selama ini kerap terjadi akibat luapan sungai saat curah hujan tinggi, terutama di perbatasan Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Nanggalo.

Selain Ketua DPRD Muharlion, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Camat Nanggalo Amrizal Rengganis, Camat Koto Tangah Fizlan Setiawan, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, juga menyampaikan rasa terima kasih dan pujian atas inisiatif serta semangat gotong royong masyarakat. "Kegiatan seperti ini luar biasa. Saya sangat memuji sekali semangat masyarakat yang turut berperan aktif menjaga lingkungan. Karena partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan kita dalam menciptakan kota yang bersih, sehat, dan bebas banjir," kata Wako Fadly.

Dukungan penuh dari unsur legislatif yang diwakili oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion (PKS) ini menjadi penanda bahwa kepedulian terhadap lingkungan dan mitigasi bencana adalah prioritas bersama antara wakil rakyat dan masyarakat. (TI)

Nevi Zuairina Serap Aspirasi Warga di Dusun dan Nagari Kota Pariaman dan Agam

Nevi Zuairina Serap Aspirasi Warga di Dusun dan Nagari Kota Pariaman dan Agam

PKS Sumbar    Senin, Oktober 27, 2025    Comment   

AGAM/PARIAMAN, sumbar.pks.id - Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II yang juga anggota Komisi VI,Nevi Zuairina, kembali menyapa dan bersilaturahmi dengan masyarakat di berbagai titik di Kota Pariaman dan Kabupaten Agam. 

Kunjungan ini dilakukan tanpa atribut politik berlebihan, sebagai bentuk kedekatan langsung dengan warga sekaligus mendengar aspirasi mereka secara terbuka.

Dalam rangkaian kegiatan ini, Nevi bersilaturahim dengan masyarakat di Dusun Pasir Sigadondong dan Dusun Binasi di Desa Marunggi, serta Dusun Pasir Sunua di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. 

Ia juga berdiskusi dan menyerap aspirasi masyarakat Nagari Sitanang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

Nevi menyampaikan bahwa keberadaannya di tengah masyarakat bukan hanya pada saat kampanye, melainkan merupakan komitmen dirinya sebagai wakil rakyat untuk terus hadir dan memperjuangkan kebutuhan konstituen.

“Saya ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Maka dari itu, mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya dalam kesempatan silaturahmi di Pariaman.

Beberapa aspirasi yang muncul antara lain terkait penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pemerataan akses ekonomi, peningkatan infrastruktur lokal hingga dukungan terhadap pemberdayaan kelompok perempuan. Warga juga menyampaikan harapan agar pemerintah semakin memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan membuka peluang usaha lebih luas.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan kementerian dan BUMN sektor ekonomi, Nevi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kebutuhan masyarakat Pariaman dan Agam dalam rapat-rapat resmi di DPR. 

Ia juga akan mendorong program-program yang berpihak kepada UMKM dan kesejahteraan keluarga, terutama di daerah pesisir dan pedesaan.

“Saya ingin semua warga di Pariaman dan Agam merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses ekonomi hingga pelayanan publik. Terima kasih atas sambutan hangat yang selalu diberikan masyarakat,” tutup Nevi Zuarina. (HW)

Cegah Kekerasan dan Bullying: Gustami Hidayat bersama DPPA Sumbar Gelar Bimtek Hak Anak untuk Guru dan Orang Tua di Padang

Cegah Kekerasan dan Bullying: Gustami Hidayat bersama DPPA Sumbar Gelar Bimtek Hak Anak untuk Guru dan Orang Tua di Padang

PKS Sumbar    Minggu, Oktober 26, 2025    Comment   

 

PADANG, sumbar.pks.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Sumatera Barat melalui inisiasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Fraksi PKS DPRD Sumbar Gustami Hidayat  menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Advokasi Hak Anak dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak. Bimtek ini disambut antusias oleh peserta yang terdiri dari Guru dan Wali Murid SMA/SMK di Kota Padang, dan dijadwalkan terlaksana dalam lima angkatan.

Tujuan utama Bimtek ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada seluruh pihak terkait mengenai cara menjamin rasa aman bagi anak, baik saat berada di rumah maupun di lingkungan sekolah. Diharapkan, kegiatan ini mampu membangun kerja sama yang kuat antara orang tua/wali murid dengan guru dan pihak sekolah.

Ditemui pada Kamis (16/10/2025), Gustami Hidayat menekankan pentingnya peran Bimtek ini. “Harapan kita dengan acara ini adalah bagaimana anak-anak kita tidak mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan seperti kekerasan, pelecehan, bullying, dan lain-lain,” ujar Gustami.

Menurutnya, jika anak merasa aman dan nyaman di lingkungan rumah dan sekolah, hal itu akan mempermudah upaya pembentukan karakter mereka. "Dengan adanya rasa aman tersebut, akan mudah untuk membentuk karakter anak yang berkualitas," tegas Sekretaris MPW DPW PKS Sumbar tersebut.

Dalam materi yang dipaparkan kepada peserta Bimtek, Gustami Hidayat mengingatkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak asasi untuk tumbuh, berkembang, dan terlindungi. Ia mengutip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa hak anak wajib dijamin dan dipenuhi oleh semua pihak.

Hak-hak anak yang harus dipenuhi mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, dan yang paling krusial, hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

Gustami Hidayat menyampaikan beberapa strategi kunci untuk mewujudkan perlindungan anak secara nyata, terutama di lingkungan pendidikan. Pertama, orang tua harus berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan perilaku anak, didukung oleh Komite Sekolah. Kedua, sekolah perlu menyusun kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak dalam setiap aspek, termasuk kurikulum dan tata tertib. 

Ketiga, guru dan tenaga pendidik wajib dibekali pengetahuan dan metode pendekatan yang ramah anak. Selanjutnya, sekolah harus menyediakan sarana yang aman, seperti kotak pengaduan atau hotline, bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Melalui kegiatan yang diinisiasi dari Pokok-Pokok Pikiran Fraksi PKS ini, diharapkan Kota Padang semakin dekat pada terwujudnya lingkungan yang benar-benar menjamin keselamatan dan kenyamanan setiap anak. (TI)