Respons Cepat Bencana: Gustami Hidayat Tinjau Langsung Korban Kebakaran Pemancungan, PKS Dirikan Posko dan Dapur Umum

Respons Cepat Bencana: Gustami Hidayat Tinjau Langsung Korban Kebakaran Pemancungan, PKS Dirikan Posko dan Dapur Umum

PKS Sumbar    Jumat, Oktober 10, 2025    Comment   

 

PADANG, sumbar.pks.id - Musibah kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pemancungan, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, pada Kamis (9/10/2025) mendapat perhatian serius dari wakil rakyat. Pada hari Jumat (10/10/2025), Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Fraksi PKS, Gustami Hidayat, langsung turun ke lokasi untuk meninjau kondisi warga yang terdampak.

Kunjungan ini merupakan respons cepat PKS terhadap bencana yang menghanguskan sekitar 21 unit rumah dan mengakibatkan 32 Kepala Keluarga (KK) atau total 111 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dugaan sementara, api bersumber dari pembakaran sampah yang tidak terkontrol.

Dalam kunjungannya ke lokasi, Gustami Hidayat, didampingi oleh pengurus DPC PKS Padang Selatan, bertemu langsung dengan para korban yang saat ini banyak mengungsi di masjid karena keterbatasan fasilitas MCK di tenda darurat BNPB.

Gustami Hidayat mengungkapkan rasa duka dan keprihatinannya. “Siang ini, usai salat Jumat, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama relawan PKS turun langsung ke lapangan untuk meninjau musibah kebakaran yang menimpa warga di Padang,” ujar Gustami yang juga merupakan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumbar.

Ia menjelaskan, PKS segera menyalurkan bantuan prioritas untuk meringankan beban korban. "Pada kesempatan ini kita juga turun membawa bantuan dari BNPB Sumbar dalam bentuk paket sembako sebanyak 24 box untuk 24 KK yang terdampak. Masing-masing KK mendapatkan satu box yang bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari," jelas politisi PKS ini, seraya berharap musibah ini dapat dihadapi dengan sabar.

Selain menyalurkan sembako, Gustami mengapresiasi gerak cepat pengurus DPD dan DPC PKS. DPC PKS Padang Selatan langsung mendirikan Posko Tanggap Bencana di dekat lokasi kebakaran, yang juga berperan sebagai dapur umum tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan makan 111 warga terdampak.

Data posko mencatat, saat ini korban sangat membutuhkan, bahan masak atau sembako untuk kebutuhan dapur umum, alas tidur dan selimut dan baju ganti layak pakai, terutama bagi para korban yang terdiri dari lansia, balita, bayi, dan ibu hamil.

Sebelumnya, aksi cepat tanggap telah dimulai dengan penyaluran 100 bungkus sarapan pagi dari simpatisan PKS untuk warga korban.

PKS Padang Selatan mengimbau masyarakat luas yang ingin menyalurkan donasi, khususnya baju layak pakai dan kebutuhan dasar lainnya, dapat langsung menyerahkannya melalui Posko Relawan PKS yang didirikan di Pemancungan. Kesiagaan PKS ini diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan kondisi para korban bencana. (TI)

Hj. Nevi Zuairina: Idul Fitri Momentum Perkuat Solidaritas, Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Hj. Nevi Zuairina: Idul Fitri Momentum Perkuat Solidaritas, Bangkitkan Ekonomi Rakyat

PKS Sumbar    Rabu, April 09, 2025    Comment   

Padang – Di tengah gema takbir dan semangat kemenangan setelah sebulan berpuasa, Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina, mengajak masyarakat menjadikan Idul Fitri 1446 Hijriah sebagai momentum membangun kembali kekuatan solidaritas sosial dan mengatasi tantangan ekonomi yang melanda. Politisi PKS dari Dapil Sumatera Barat II ini menyebut, Idul Fitri bukan sekadar perayaan seremonial keagamaan, melainkan peristiwa batiniah yang sarat makna—sebuah momen kembali ke fitrah, mempererat ikatan kemanusiaan, dan menyalakan semangat gotong royong. 

“Setelah sebulan menahan diri dan memperkuat spiritualitas, Idul Fitri mengajak kita kembali bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan saling memaafkan. Ini saatnya menyatukan hati dan memperkuat rasa kebersamaan,” ujar Nevi di Padang, Selasa (8/4/2025). “Tradisi ‘pulang basamo’ bukan sekadar mudik, tapi perjalanan spiritual kembali ke akar budaya dan kekeluargaan. Ini kekuatan khas masyarakat Minang yang mesti dijaga,” jelasnya.

Namun, Nevi tak menutup mata terhadap situasi bangsa. Ia menyebut, Idul Fitri tahun ini datang dalam suasana penuh tantangan: gejolak ekonomi global, harga pangan yang tak menentu, hingga daya beli masyarakat yang menurun. “Pelaku UMKM, petani kecil, pedagang pasar rakyat—mereka mulai terhimpit. Sementara pemerintah tengah mengetatkan anggaran akibat tekanan fiskal,” ungkapnya prihatin.

Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi ekonomi dan keuangan, Nevi menekankan pentingnya peran negara untuk hadir nyata—terutama di pelosok-pelosok nagari yang jauh dari pusat.  “Stabilitas ekonomi itu bukan sekadar data makro, tapi soal keadilan yang benar-benar terasa sampai ke masyarakat bawah,” tegas legislator dua periode ini. Dalam pandangannya, nilai-nilai Idul Fitri harus dihidupkan menjadi kekuatan sosial. Falsafah “duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang” menurutnya harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata—saling bantu tetangga, dukung UMKM lokal, hingga membangun koperasi dan jaringan distribusi pasar yang adil.

Nevi juga mendorong penguatan sinergi antara nilai keislaman dengan agenda pembangunan nasional. Baginya, keadilan sosial bukanlah pilihan, tetapi kewajiban moral dan konstitusional. “Jangan sampai ada anak nagari yang putus sekolah, atau ibu rumah tangga yang harus mengurangi makan karena harga bahan pokok melambung. Kita harus jaga empati sosial tetap hidup,” tandasnya. 

Melihat langsung kondisi masyarakat di Pasaman Barat, Agam, hingga Lima Puluh Kota, Nevi menyebut warga Sumatera Barat adalah masyarakat tangguh. Namun mereka tetap membutuhkan keberpihakan kebijakan yang nyata. “Idul Fitri ini harus jadi pengingat bagi kita semua. Membangun bangsa tidak cukup diserahkan pada pemerintah. Harus ada semangat kolektif, saling menguatkan dan saling mendoakan,” ajaknya.

Menutup pesannya, Nevi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai awal langkah membangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. “Kita mulai dari rumah, dari nagari, dari pasar. Perubahan besar selalu lahir dari kesadaran kecil yang tumbuh di hati. Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan iman,” tutup Nevi dengan penuh harap.

Anggota DPR RI Rahmat Saleh: Pilkada Puncak Jaya Tak Boleh Makan Korban Lagi

Anggota DPR RI Rahmat Saleh: Pilkada Puncak Jaya Tak Boleh Makan Korban Lagi

PKS Sumbar    Rabu, April 09, 2025    Comment   

‎Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan langkah preventif terkait tragedi Pilkada Puncak Jaya, Papua Tengah, yang menewaskan 12 orang dan menyebabkan kerugian material. ‎“KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus mampu menjelaskan langkah preventif apa saja yang sudah dilakukan untuk pemilihan Bupati di Puncak Jaya, Papua Tengah yang termasuk dalam wilayah rawan konflik. Mengapa bentrokan masih terjadi hingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materil lainnya,” tegas Rahmat Saleh melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).

‎‎Rahmat menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga keamanan, sehingga dikemudian hari Pilkada yang akan  berlangsung  dapat berjalan damai. ‎“Bagaimana koordinasi pengamanan dilakukan bersama dengan TNI dan Polri? Itu semua harus mampu dijelaskan oleh KPU dan stakeholder terkait. Tak hanya itu, KPU juga harus mampu memberi jaminan Pilkada Puncak Jaya selanjutnya akan berlangsung aman,” pungkasnya.

‎‎Ia menyayangkan bahwa proses demokrasi yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, justru berubah menjadi perebutan kekuasaan yang membawa korban. Menurutnya, Pilkada seharusnya bertujuan membangun daerah, bukan menjadi penyebab kehancurannya. ‎“Pilkada harusnya untuk kemajuan daerah, bukan untuk kehancuran daerah. Sangat kita sayangkan 12 jiwa anak bangsa melayang karena perebutan kursi bupati Puncak Jaya. Kita juga khawatir akan adanya dendam berkepanjangan akibat peristiwa tersebut. Hal ini tentunya akan menghambat program bupati terpilih nantinya,” katanya.

‎‎Sebagaimana diketahui, Pilkada Puncak Jaya diikuti oleh dua pasangan calon: Yuni Wonda-Mus Kogoya dan Miren Kogoya-Mendi Wonerengga. Bentrokan berdarah antara pendukung kedua kubu telah berlangsung sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025, dengan puncaknya terjadi pada 2 April. ‎Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Faizal Ramadhani, mencatat 12 orang tewas dan 658 orang terluka akibat terkena panah, dengan korban terbanyak berasal dari kubu Paslon 01. Selain itu, 201 bangunan terbakar, termasuk 196 rumah warga, satu sekolah, satu kantor distrik, dan satu balai desa.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Pemulihan Kinerja Pelayanan Publik Pascaleberan

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Pemulihan Kinerja Pelayanan Publik Pascaleberan

PKS Sumbar    Selasa, April 08, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, ‎Padang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengingatkan pentingnya percepatan pemulihan kinerja pelayanan publik setelah masa libur Hari Raya Idulfitri 1446 H. Ia menekankan bahwa seluruh instansi pemerintahan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus kembali beroperasi secara optimal dan profesional. "Momentum Idulfitri seharusnya menjadi energi baru bagi aparatur sipil negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai semangat kerja justru menurun usai liburan," ujar Muhidi dalam keterangan resminya di Padang, Senin (7/4).

Ia menyoroti bahwa pelayanan publik adalah representasi langsung dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, ketepatan waktu, profesionalisme, dan kesiapan dalam memberikan layanan harus menjadi prioritas utama. "Setiap bentuk keterlambatan dan kelalaian bisa menimbulkan kekecewaan publik. Apalagi, banyak urusan administratif yang tertunda selama libur. Ini harus segera ditangani dengan serius," tegasnya.

Muhidi mengapresiasi sejumlah instansi yang telah menyiapkan langkah antisipatif agar pelayanan tetap berjalan normal di hari pertama kerja. Ia berharap semangat tersebut bisa ditularkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, libur panjang adalah waktu refleksi, namun pascalibur harus menjadi momentum untuk memperkuat etos kerja dan integritas para abdi negara. "Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dan negara. Mari layani dengan hati," tambahnya.

Lebih jauh, Muhidi juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan sebelum dan sesudah libur panjang. Tujuannya adalah untuk menemukan titik lemah serta menyusun strategi peningkatan ke depan. DPRD Sumbar, kata Muhidi, siap mendukung langkah-langkah perbaikan pelayanan publik melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menegaskan bahwa pelayanan yang cepat, responsif, dan transparan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi daerah.

Selain itu, ia mengajak masyarakat turut ambil bagian dalam mengawal mutu pelayanan publik. Masukan dan kritik membangun dari warga, menurutnya, adalah bagian dari demokrasi yang sehat dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Rdw)

ANGGOTA DPRD PKS SUMBAR GUSTAMI SOSIALISASIKAN PERDA PENANGGULANGAN BENCANA

ANGGOTA DPRD PKS SUMBAR GUSTAMI SOSIALISASIKAN PERDA PENANGGULANGAN BENCANA

PKS Sumbar    Rabu, Maret 26, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, PADANG – Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebencanaan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, H. Gustami Hidayat, S.Pt., MP, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (26/3/2025) di Auditorium Kantor DPW PKS Sumbar, Kota Padang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar lebih kurang sebanyak 200 orang masyarakat Kota Padang.

Turut hadir dalam acara ini, anggota DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim, Lc., MA. serta perwakilan pemerintah kecamatan. Dalam sambutannya  Bambang, Sekretaris Camat Koto Tangah menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. "Kami sangat mengapresiasi sosialisasi ini, karena membantu masyarakat memahami cara menanggulangi bencana. Kita tidak menginginkan bencana terjadi, tetapi kita ingin bisa menanganinya dengan baik jika hal itu terjadi," ujarnya.

Masyarakat Harus Paham Prosedur Penanggulangan Bencana

Dalam pemaparannya, Gustami Hidayat menjelaskan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait regulasi daerah yang telah dihasilkan DPRD, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan. "Sumatera Barat merupakan etalase bencana nasional. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui langkah-langkah penanganan bencana, bagaimana cara menyelamatkan diri, serta prosedur yang harus dilakukan jika terjadi bencana," jelasnya.

Menurut paparan Anggota Legislatif Fraksi PKS ini, kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda rutin DPRD Sumbar pada setiap masa sidang. Lebih lanjut di jelaskan bahwa, sosialisasi ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Nanggalo. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilakukan di Universitas Azkia dengan peserta dari Kecamatan Padang Timur.

Dalam sosialisasi ini, Fajar Sukma, S.Pd., selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, hadir sebagai pemateri. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai bencana yang berpotensi terjadi di Sumatera Barat. "Masyarakat perlu memahami regulasi operasional, tahapan penanganan bencana, serta peran serta mereka dalam menjaga lingkungan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. "Pemerintah hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka dalam mendapatkan perlindungan dari bencana," tambahnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan bencana dan mampu menerapkan langkah-langkah penanggulangan dengan tepat. (rdw)

Irsyad Syafar Sambut Peserta Aksi Tolak RUU-PKS

Irsyad Syafar Sambut Peserta Aksi Tolak RUU-PKS

PKS Sumbar    Kamis, Desember 16, 2021    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, PADANG- Aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) juga terjadi di daerah-daerah. Kali ini dilakukan oleh sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU). 

Aliansi ini terdiri dari sejumlah lembaga kemahasiswaan diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat, FSLDK Sumatera Barat, ITJ Chapter Padang, DKN Sumbar, FL2MI Sumbar, Peduli Jilbab, Sema Staipiq, dan Zulfikar Community. 

Aksi demontrasi yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa ini berlangsung di depan Kantor DPRD Sumatera Barat. Masing-masing perwakilan lembaga saling bergantian menyampaikan orasinya kepada massa yang hadir. 

Setidaknya ada enam tuntutan yang dituntut oleh Aliansi ini diantaranya :

1. Menolak RUU TPKS yang dibuat oleh Baleg DPR RI

2. Mendesak Baleg DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU TPKS dan melakukan perbaikan-perbaikan materi RUU TPKS

3. Mendesak Baleg DPR RI untuk memasukkan materi mengenai upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap kebebasan seksual, penyimpangan seksual, pelacuran dan kejahatan seksual lain dalam RUU TPKS

4. Menolak segala bentuk peraturan yang berlandaskan pada RUU TPKS, termasuk pada Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021.

5. Mendesak Mendikbud Ristek untuk membatalkan Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021

6. Mendesak DPRD Sumbar secara kelembagaan menyatakan sikap menolak RUU TPKS dan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Irsyad Syafar turut hadir menyambut aksi mahasiswa tersebut. Dalam sambutannya politisi PKS tersebut menyambut baik aksi yang dilakukan di depan Kantor DPRD Sumbar ini. 

"Aksi ini merupakan bentuk kontribusi mahasiswa dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagai perwakilan dari rakyat kami tentu saja menerima, menampung dan memperjuangkan aspirasi dari kawan-kawan semua," ungkapnya. 

Terkait RUU TPKS, Irsyad menyatakan bahwa regulasi ini menurutnya memang perlu penyempurnaan. Tidak cukup hanya memuat kekerasan seksual saja, namun lebih dari itu ada poin yang lebih berbahaya yaitu kejahatan seksual. 

"Kami secara pribadi juga melihat ada kerancuan dalam RUU ini dimana poin tentang kejahatan seksual tidak diakomodir sehingga tidak utuh menjamin perlindungan terhadap anak bangsa", lanjutnya.

Menanggapi berbagai tuntutan dari sejumlah lembaga tersebut, Irsyad menyampaikan bahwa secara kelembagaan DPRD Sumbar tidak serta merta menolak begitu saja RUU ini karena prosedur yang berlaku. 

"Perlu kami sampaikan bahwa tidak mudah begitu saja kami bisa menolak RUU ini secara kelembagaan. Walaupun dari fraksi saya di PKS ikut menolak, namun untuk membawa atas nama DPRD ada aturan yang mengikat dan prosedur yang harus dijalani terlebih dahuli," tegasnya.

Diakhir aksi, mahasiswa mendesak agar  DPRD Sumbar untuk segera menindaklanjuti aksi mahasiswa ini dengan tempo satu pekan. (*)

Irsyad Syafar Tepati Janji kepada Poktan Durian Gadang

Irsyad Syafar Tepati Janji kepada Poktan Durian Gadang

PKS Sumbar    Kamis, Desember 09, 2021    Comment   

SUMBAR.PKS.ID, LIMAPULUH KOTA- Wakil Ketua DPRD Sumbar, H. Irsyad Syafar, Lc., M. Ed., tepati janjinya untuk kelompok tani di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Sesuai permintaan masyarakat saat agenda jaring aspirasi yang dilakukannya awal 2021 lalu, Irsyad Syafar menyerahkan mesin perontok gabah kepada kelompok tani Inkele, Kamis (9/12/2021).

Penyerahan bantuan dilakukan di depan kantor Wali Nagari Durian Gadang yang turut dihadiri Ketua PKS Limapuluh Kota, David Fery Andrio, Wali Nagari, Nanda S, Ketua Poktan Ali Usman Dt. Sati, beserta anggota poktan lainnya.

 “Semoga bantuan ini bermanfaat bagi bapak ibu semua. Semoga Allah terus memberikan keberkahan terhadap dunia pertanian kita,” ujar ustaz Irsyad.

Ketua Poktan Ali Usman mengucapkan terima kasih kepada ustaz Irsyad yang telah menyerahkan bantuan tersebut. Menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat dalam membantu petani pada saat panen. 

“Terima kasih banyak ustaz Irsyad. Semoga upaya perjuangan anggaran yang dilakukan ustaz dibalas pahala oleh Allah SWT,” ucapnya. (pksliko)

Bantu Petani, Irsyad Syafar Salurkan 10 Unit Hand Tractor untuk 10 Kelompok Tani di Kota Payakumbuh

Bantu Petani, Irsyad Syafar Salurkan 10 Unit Hand Tractor untuk 10 Kelompok Tani di Kota Payakumbuh

PKS Sumbar    Selasa, Oktober 19, 2021    Comment   

H. Irsyad Syafar Menyalurkan Alsintan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Irsyad Syafar menyalurkan bantuan Alsintan (alat mesin pertanian) dengan 10 unit hand Tractor roda 2 untuk 10 kelompok tani (keltan) di Kota Payakumbuh. Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Kota Payakumbuh secara simbolis, Selasa (19/10/2021).

Menurut Irsyad Syafar, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memaksimalkan hasil pertanian di Kota Payakumbuh. Dengan adanya alsintan, petani bisa lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. "Di Sumbar insyaAllah akan digenjot dalam sektor pertanian," ujarnya. 

"Alhamdulillah ada 10 kelompok tani menerima bantuan alsintan hand Tractor di Payakumbuh, dan hendaknya kelompok yang menerima bantuan ini, bisa melakukan perawatan dengan baik, agar bantuan menjadi berkah, " ujarnya. 

Irsyad Syafar juga menyebut bahwa dirinya akan terus mengupayakan bantuan dalam sektor pertanian di Kota Payakumbuh. memaksimalkan pertanian perlu diwujudkan sehingga produksi pertanian semakin meningkat. 

Menurut kepala dinas pertanian Kota Payakumbuh Depi Sastra dalam sambutannya, bantuan alsintan sangat membantu dalam sektor pertanian, "hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan lupa dibersihkan setelah dipakai, dan dilakukan perawatan dengan baik, " paparnya. 

Foto bersama dengan Ketua Kelompok Tani